Antara Smart City dan Media Sosial Untuk Pengembangan Wilayah Kota di Australia

Australia adalah sebuah negara yang telah menerapkan sebuah konsep ONE BIG DATA, dimana mereka menargetkan semua masyarakatnya  dapat mengakses  data  dan dapat memberikan datanya.

Artikel ini adalah lanjutan dari Identifikasi Efektifitas Penggunaan Sosial Media Dalam Pengembangan Perencanaan Wilayah Dan Kota Di AUSTRALIA

Dalam Australia.gov.au atau sebuah website yang telah dikelola oleh pemerintah Australia di bawah Departments of Finance ini telah menghubungkan berbagai pihak pihak (stake holder) baik dari pihak kementerian negara, pemerintah daerah, hingga komunitas dan juga swasta yang ada di Australia.
Dalam website tersebut, pemerintah Australia mengharapkan semua masyarakatnya beserta turis turis yang berada di Australia dapat mengakses informasi dengan mudah, seperti:  Informasi terkait kesehatan kesehatan, Informasi  terkait  pendidikan dan  pelatihan pelatihan yang di keluarkan oleh Departments of Education and Training, Terkait pangan dan juga masih banyak yang lainnya seperti yang tertera pada menu information dan servicenya. Selain itu selain hanya memberikan Informasi pemerintah Australia juga dapat diberi informasi seperti misal pelaporan akan kerusakan jalan, pelaporan terkait adanya kriminalitas dan masih banyak lagi.

Pemerintah Australia juga tidak hanya mengandalkan website yang bahkan sudah mencakup lebih dari 900 pihak (baik pemerintah dan swasta) dan menggabungkan 12000  website.  Namun  juga  turut turun dalam social media lain yang sering digunakan oleh masyarakatnya seperti Twitter, Facebook, Youtube dan masih banyak lagi.

Dengan segala Informasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Austraia sebenarnya, tidak hanya mengharapkan masyarakat dan turis hanya mendapatkan informasi, namun sekaligus dapat memberikan layanan melalui media social seperti misalnya membeli tiket kereta api dan bus juga kapal.

Sehingga dengan adanya suatu ONE BIG DATA ini yang dapat memberikan informasi dan layanan secara timbal balik, dapat memberikan berbagai nilai tambah.

Seperti misalnya untuk pemerintah Australia dengan diterapkannya konsep tersebut maka:

  1. Dapat melayani masyarakatnya dalam mencapai informasi; 
  2. Dapat memberikan layanan kepada masyarakatnya secara lebih mudah (karena dengan mengakses 1 web sites dapat menuju ke 12000 website lain dan 900 pihak secara bersamaan); 
  3. Dapat  mengetahui  dan  menjaga apapun yang diakses oleh masyarakatnya; 
  4. Dapat mendapat masukan dari masyarakatnya secara langsung. 

Sedangkan dari masyarakat sendiri:
  1. Dapat mendapatkan Informasi dengan mudah terutama hal hal yang seperti pelayanan hidup, mulai dari kesehatan, pendidikan, bagaimana cara transport, bagaimana pertahanan negara, bagaimana mencari kerja dll. Karena dapat diakses melalui 1 website; 
  2. Daat  mengevaluasi  kinerja  dari pemerintahnya secara langsung; 
  3. Menghemat biaya dan waktu karena tidak perlu mengurus urusan terlalu banyak berkas dengan pergi, melainkan cukup dari rumah; 
Swasta juga mendapatkan keuntungan
  1. Mendapatkan keuntungan yang lebih (karena produknya dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah (biaya promosi berkurang). 
  2. Dapat berkoordinasi dengan pihak swata lain dengan lebih mudah. 
Framework dari e-government Australia yang berbasis media sosial akan dibahas secara hierarkis berdasarkan tingkatan pemerintahnya – pusat, state atau negara bagian, dan lokal. Tiap tingkatan  pemerintah diharapkan untuk memiliki laman website ataupun akun sosial medianya masing-masing sebagai alat untuk menyampaikan informasi, berkomunikasi, hingga menghubungkan warga warganya.

Pada pemerintahan pusat, hal ini telah terpenuhi dengan adanya website Pemerintah Pusat australia.gov.au serta akun media sosial dari berbagai platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, hingga Google+. Dalam tingkat pemerintah negara bagian, keenam negara bagian yaitu New South Wales, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Victoria serta Australia Barat, telah   dilengkapi   oleh   laman   websitenya masing masing

dan juga akun media sosial dari beragam platform pula. Dalam tataran pemerintah daerah, hanya 127 dari 566 pemerintah daerah yang memiliki laman website sendiri, namun tiap pemerintah daerah dianggap telah memiliki akun media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan warganya. 

Secara umum, perwujudan e- government dalam website dan media sosial oleh Pemerintah Australia masih dominan bersifat one way communication atau sebagai pemberi informasi publik semata. 
Berbagai informasi mengenai pelayanan dapat diakses dari website maupun media sosial – beberapa layanan bahkan dapat dilakukan langsung dari website daerah seperti pembayaran pajak, denda, hingga pengajuan sponsorship ataupun bantuan tunai. 

Kendati demikian, partisipasi masyarakat hanya ditarik sebatas pengisian survey online. Pengajuan complaint secara online juga tidak dibalas secara tanggap. Namun, interaksi secara lebih intensif dapat ditemukan di media sosial. 

Akun-akun media sosial lembaga pemerintahan merespon kritik dan saran yang diberikan warga Australia secara online, meski hal ini lebih banyak dilakukan pada pemerintah di tataran lokal. Walaupun hal ini juga masih sangat tergantung pada populasi daerah tersebut-besarnya populasi memiliki pengaruh terhadap penggunaan sosial media oleh pemerintah daerah.  

Dari segi perencanaan kota, website dan media sosial yang dimiliki pemerintah Australia sudah memungkinkan adanya penyediaan pelayanan yang lebih baik. 

Kurangnya pengetahuan warga akan pelayanan publik yang ditawarkan tidak lagi menjadi masalah karena informasi mengenai beragam pelayanan publik terhimpun dalam satu website sehingga masyarakat cukup membuka satu portal utama untuk mengakses hal  lainnya. 

Terdapat  juga  layanan  yang dapat dilakukan langsung dari website daerah yang bersangkutan. Semua fitur tersebut tentunya akan mempermudah dan mempercepat proses pelayanan publik oleh pemerintah. 
Namun, perlu adanya peningkatan fungsi partisipasi melalui website dan media sosial yang diadakan. Bagian penting dalam perencanaan kota merupakan feedback dan evaluasi, yang mana tanpa kedua hal tersebut perbaikan tidak mungkin dilakukan.

Keberadaan website dan media sosial dapat diberdayakan untuk menarik aspirasi masyarakat Australia, terlebih mengingat besarnya penggunaan internet dan media sosial mereka. Pemerintah perlu memfasilitasi hal ini secara lebih proaktif, misalkan dengan memulai diskusi pada linimasa ataupun menyediakan forum pada website bagi warga untuk saling berbagi mengenai keadaan kota. 

GRATIS !!!
Dapatkan update artikel terbaru IlmuBeton.com:

Jangan lupa Konfirmasi melalui link Aktivasi yang kami kirimkan ke email Anda

0 Response to "Antara Smart City dan Media Sosial Untuk Pengembangan Wilayah Kota di Australia"

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar berupa saran, kritik, atau pertanyaan seputar topik pembahasan. Hanya komentar dengan Identitas yang jelas yang akan ditampilkan, Komentar Anonim, Unknown, Profil Error tidak akan di approved

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel