Menuju E-Participation Dalam Pelayanan Publik

Representasi merupakan cara bagaimana pemerintahan Australia melibatkan stakeholder stakeholder terkait untuk mencapai pelayanan publik yang baik. Ada tiga stakeholder yang paling berpengaruh dalam pengembangan pelayanan publik : pemerintah, privat, dan komunitas.

Sebagai studi kasus E-Participation ini, maka di ambil E-Participation yang dilakukan oleh pemerintah Australia, Artikel ini masih terkait dengan artikel sebelumnya, yaitu Sosial Media Sebagai Elemen Kota Yang Komunikatif Untuk Pengembangan Wilayah Australia

Pemerintah
Pemerintah sebagai pengatur menyediakan program - program apa saja yang bisa dikembangkan, terkhususnya dengan Kementrian Pengembangan Manusia.
 Kementrian ini mensinergiskan antara kebijakan publik yang akan disediakan kemudian ditindaklanjuti dengan keterlibatan komunitas dan pihak privat.

Privat 
lebih dilibatkan sebagai tim peneliti untuk mengembangkan sebuah website. Seperti contohnya perusahaan ERIC & CSIRO.

Perusahaan ini bergerak dalam bidang respon tanggapan terhadap darurat bencana. Perusahaan ini menyediakan sebuah aplikasi untuk memonitor bencana-bencana apa saja yang sedang terjadi dan bisa diakses secara gratis oleh masyarakat.

Komunitas
Keberhasilan  dari perencanaan partisipatif dengan teknologi tidak akan berjalan dengan berhasil tanpa keikutsertaan komunitas. Di Australia sendiri terdapat banyak komunitas yang dilibatkan pemerintah. Salah satu contohnya dengan website nextstep.

Dalam website ini komunitas secara aktif membuat suatu perkumpulan untuk berbagi cerita mengenai kesulitan hidup berkeluarga. Lalu   melibatkan  expert   dari   pemerintah untuk membantu.

Engagement merupakan cara untuk melibatkan pihak publik dalam pelaksanaan aktivitas kota, berikut elemen-elemen yang harus diperhatikan ketika akan melibatkan pihak publik:
  1. Place: lokasi dimana member/komunitas  berada
  2. Practice: kegiatan belakang yang menggerakan komunitas
  3. Action: perlibatan komunitas dengan masyarakat sekitar dan dampaknya
  4. Circumtance: situasi eksternal yang menjadikan komunitas tersebut bersama yang dilakukan  oleh komunitas 
  5. Interest: minat dan latar 
Contoh dari pengikut sertaan masyarakat dalam pengembangan media sosial ketika terjadi situasi bencana seperti berikut: 

Tampilan website di atas menunjukan situasi bencana yang sedang terjadi di Australia secara real time dan dapat dlihat juga bagaimana status dari besar kecilnya bencana tersebut. Ketika di pilih bencana yagn sedang terjadi juga terdapat hotline dari kantor pemerintah terdekat jika ada situasi darurat yang mengancam.  

Pemerintah juga merekrut relawan, dengan adanya relawan maka pelaporan dari bencana yang ada dapat semakin responsif dan lebih valid. 
Selain perlibatan dalam situasi bencana, pemerintah Australia juga ikut terlibat dalam komunitas berbasis wzonline seperti Website whirlpool. 

Komunitas ini merupakan komunitas diskusi kaula muda mengenai program-program pemerintah yang sedang berlangsung. Perwakilan pemerintah juga dilibatkan ketika sedang terjadi diskusi untuk memberikan informasi. 
Sosial media Facebook yang semakin digemari oleh masyarakat Australia juga dimanfaatkan oleh pemerintah dengan mengadakan akun sosial media untuk politikus yang terpilih. Dan bisa bertanya secara langsung mengenai program-program yang sedang berlangsung. 
Transparancy  merupakan bagaimana  pemerintah Australia memberikan data publik (ISI Website open data Australia). Tidak hanya website open data, pemerintah Australia juga mengembangkan website khusus   open   data   dengan   bekerjasama dengan 500 perusahaan privat dalam menyediakan data publik. 

Conflict and Concenssus merupakan cara pemerintah untuk menyajikan sebuah konsensus publik agar kesejahteraan secara kultural tercapai dengan penyediaan pelayanan publik yang memadai. 
Kementerian Pengembangan Manusia Australia sudah memiliki suatu website yang berhubungan dua arah. Website pemerintah ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan/ konflik yang bermacam- macam.
Dengan membuat akun MyGov ini maka masyarakat Australia  dapat  terintegrasi secara langsung dengan kebutuhan - kebutuhannya, seperti:

Website untuk mencari pekerjaan, dengan website ini pun pemerintah juga bekerja sama dengan perusahan-perusahaan privat mengenai lowongan kerja yang tersedia.
Website perlindungan anak, anak-anak juga menjadi salah satu fokus dalam pengembangan di Australia sehingga dibentuk suatu sistem pengawasan dimana sang anak bisa melaporkan secara langsung jika terjadi tindak kekerasan.

Tidak hanya anak-anak, namun penduduk usia lanjut jika diperhatikan. Jika ada keluarga yang tidak sanggup lagi untuk memberikan penghidupan layak bagi lansia maka pihak pemerintah siap untuk menyediakan tempat.
Pelayanan veteran diberikan pengawasan untuk memberikan tunjangan di hari pensiun. Dengan adanya sistem pendaftaran secara online juga memudahkan para veteran karna tidak harus berada di tempat untuk menerima dana pensiun.
Pelayanan penyadang disabilitas diberikan  pengawasan khusus dengan pengawasan profesional dari dokter website ini pemerintah dapat memonitor status kesehatan dari warganya karena pendafataran yang bersifat online. Dalam perencanaan pengembangan dari tahun 2016-2019 memiliki tujuan untuk memberikan seluruh warga Australia koneksi terhadap layanan publik yang dibutuhkan.
Tujuan strategis yang dimiliki adalah :

  1. Memaksimalkan   pendanaan   dalam bidang komunikasi.
  2. Berkapasitas untuk dapat berinteraksi dengan publik. Pendekatan kolaboratif yang kuat. 
  3. Transformasi servis yang melibatkan teknologi.  e-4 hal tersebut diwujudnyatakan kedalam suatu program yang dinamakan “ Multicultural Servicing Strategy”, yakni untuk menjamin servis yang esponsiv untuk kepentingan kultural dari masyarakat  yang beragam. 
Community Control merupakan langkah yang dilakukan untuk melibatkan sosial media sehingga memengaruhi proses pengambilan keputusan di masyarakat.  
Salah satu negara bagian Australia yakni Queensland menyediakan website khusus petisi online. Dalam petisi online ini terdapat beberapa topik/permasalahan khusus yang sedang terjadi. Dan pemerintah meminta pendapat dari masyarakat permasalahan apakah yang harus dibahas lebih dibanding yang lain dengan memperhatikan petisi terbanyak. 

Untuk menyeleksi petisi yang benar-benar asli dari warga Queensland, ketika petisi ini dimasukan warga yang meng-vote mengenai topik tertentu harus menyantumkan alamat, dan kode pos serta nomor identitasnya.  

Kesimpulan

Secara keseluruhan dalam penyediaan media sosial pemerintah Australia sudah melakukan langkahlangkah yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kerangka kerja yang jelas didukung oleh rencana pengembangan sosial media yang berkepanjangan.

Perihal sosial media yang dibuat pun sudah sangat mencukupi. Dengan adanya satu website resmi yang terintegrasi dengan website- website pemerintahan lainnya sehingga sangat mudah untuk melakukan akses informasi.

Tidak hanya penyebaran informasi namun partisipasi masyarkat juga sangat diperhatikan, terbukti dengan dilibatkannya masyarakat dalam penanganan situasi bencana, kebijakan pensejahteraan, laporan permasalahan keuangan, dan yang terpenting dalam hal demokrasi terdapat sistem petisi online yang sangat membantu kebijakan manakah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. 

Namun terlepas dari segala kelebihan yang dimiliki dalam  penyediaan media sosial,Australia mengalami  kurangnya keikutsertaan masyarakat untuk menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi/memberikan umpan balik terhadap kebijakan pemerintah, ditunjukkan melaui alasan masyarakat Australia yang menggunakan media sosial hanya sebagai sarana komunikasi keluarga. 

Saran/implementasi di Indonesia

Berdasarkan kekurangan tersebut maka langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Australia adalah lebih menggencarkan promosi-promosi mengenai keberadaan sarana monitoring keberjalanan pemerintah dan juga dapat disertai insentif bagi pihak yang memberikan laporan/umpan balik. 

Dalam perencanaan di Indonesia, pemerintah Indonesia dapat mencontoh beberapa hal. Mengingat penduduk Indonesia yang sangat banyak, dan pengguna sosial media yang tinggi, maka hal yang perlu difokuskan adalah mengembangkan website pemerintah yang saling terintergrasi dengan website lainnya.

Perlu juga dikembangkan pelayanan publik berbasis online, masih banyak pelayanan publik seperti dana pensiunan dimana orang tersebut secara fisik harus datang, yang seharusnya bisa diefesiensikan dengan pelayanan secara online. Contoh seperti itu yang harus pemerintah Indonesia kembangkan untuk menciptakan website atau aplikasi berbasi online. 

Penulis: Adinda Alnur Angelica, Carlos Nemesis, Zahra Mufidah, Haru Setia Nugroho, Indira Dwesy Ariyani, SAPPK, Institut Teknologi  Bandung- KNOWLEDGE MANAGEMENT Penerapan Teknologi Konstruksi.

Daftar Pustaka: Nepal, Surya . (2015). Social Media for Government Services. Sydney : Springer International Publishing Switzerland. [Online] Tersedia:http://www.australia.gov.au/ diakses [8 Oktober 2016] 

GRATIS !!!
Dapatkan update artikel terbaru IlmuBeton.com:

Jangan lupa Konfirmasi melalui link Aktivasi yang kami kirimkan ke email Anda

0 Response to "Menuju E-Participation Dalam Pelayanan Publik"

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar berupa saran, kritik, atau pertanyaan seputar topik pembahasan. Hanya komentar dengan Identitas yang jelas yang akan ditampilkan, Komentar Anonim, Unknown, Profil Error tidak akan di approved

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel