Kabar Baik Dari MenPAN RB: Honorer Akan Diangkat CPNS dan PPPK Secara Bertahap

Kabar Baik Dari MenPAN RB: Honorer Akan Diangkat CPNS dan PPPK Secara Bertahap (gunungmaskab.go.id) Komisi II DPR RI : Honorer Harus Segera Diangkat Jadi PNS atau PPPK | Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Komisi II DPR RI mendesak pemerintah mengangkat para honorer K2 sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Tenaga honorer yang perlu diberikan kepastian adalah mereka yang selama ini masih bekerja di bidang kesehatan, pendidikan, dan petugas penyuluh lapangan (PPL).

Hal ini disampaikan Komisi II DPR, saat rapat kerja dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta harus ada ketegasan pemerintah terkait status honorer K2 ini. Politisi PAN itu menekankan pada janji pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahteraan pegawai honorer K2. Honorer K2, imbuh Guspardi, adalah mereka yang digaji oleh sekolah atau instansi bersangkutan tanpa ada sama sekali alokasi dari APBD dan APBN. Sejauh ini, keinginan untuk mensejahterakan mereka dengan mengangkatnya menjadi ASN terbentur oleh UU ASN.

Berikut ini adalah video cuplikan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

"Tidak ada lagi jenis pegawainya yang diluar undang-undang sementara saat ini kan masih ada, bahkan didaerah daerah masih mengangkat pegawai kontrak dan yang lebih memperihatinkan lagi mereka dibayar dalam kategori jasa, bukan lagi sdm" Kurang lebih begitulah ucapan pimpinan rapat.

“Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan) tetapi tetap akan diperhatikan,” kata Tjahjo Kumolo menegaskan.

MenPAN RB juga mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini karena sebagian besar (masalah) tenaga honorer ada pada tenaga guru dan pegawai honorer di dinas kesehatan.

Menteri yang juga mantan sekjen DPP PDIP itu mengatakan, pemerintah akan menyiapkan program di setiap satu desa minimal ada 10 guru, 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan penyuluh pengairan.

“Kalau satu desa ada pegawai negeri yang meliputi ketiga tadi. Ini yang sedang kami persiapan dengan baik. Kebutuhan berapa, jumlah desanya berapa, sekolah dasarnya (SD) berapa, SMP-nya berapa, berapa jumlah puskemas pembantunya,” ujarnya.

mantan mendagri itupun juga minta pola reformasi birokrasi tidak dilihat secara sepotong saja termasuk masalah perampingan eselon 3,4, dan 5, tunjangan kinerja, optimalisasi kerja, fungsionalnya bagaimana sampai proses penggajian, dan pensiun yang harus ditingkatkannya.

“Tentunya kalau pegawai negerinya bisa maka swasta pun akan bisa, setidaknya kalau wartawan ya (gajinya) di atas UMR. Jadi kerjanya tidak hanya di kantor saja. Namun bisa dimana saja,” tutupnya.

Sumber :
gunungmaskab.go.id/index.php/2020/01/27/kabar-baik-dari-menpan-rb-honorer-akan-diangkat-cpns-dan-pppk-secara-bertahap/
dpr.go.id/berita/detail/id/27515/t/Honorer+Harus+Segera+Diangkat+Jadi+PNS+atau+PPPK
www.inews.id/news/nasional/komisi-ii-dpr-minta-pemerintah-prioritaskan-tenaga-honorer-lama-jadi-pns