KepmenPan 649 2023 Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah TA 2023

 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jenis penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) guru tahun anggaran 2023 meliputi:

1. kebutuhan khusus; dan
2. kebutuhan umum.

Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi:

a. pelamar prioritas;

b. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan

c. guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri. 

Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya. 

Eks THK-II sebagaimana dimaksud adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Guru non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun. 

Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi:

a. lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan

b. guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

Seleksi PPPK JF guru terdiri dari:

1. seleksi administrasi; dan
2. seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud meliputi:

1. seleksi kompetensi teknis;
2. seleksi kompetensi manajerial; dan
3. seleksi kompetensi sosial kultural. 

materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi:

• integritas;
• kerja sama;
• komunikasi;
• orientasi pada hasil;
• pelayanan publik;
• pengembangan diri dan orang lain;
• mengelola perubahan; dan
• pengambilan keputusan. 

materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilainilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:

1. kepekaan terhadap keberagaman;

2. kemampuan berhubungan sosial;

3. kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan

4. empati. 

Passing Grade

Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud yaitu:

1. nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
2. 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan 
3. 24 (dua puluh empat) untuk wawancara. 

Download KepmenPan 649 2023 Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah TA 2023